Kinerja APBN tahun 2022 di Bali telah Maksimal

Kepala Kanwil Ditjen Pembendaharaan Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho,  dalam Konferensi Pers APBN , Rabu(25/1). (foto:ist)

Redaksi9.com - Alokasi belanja  APBN total lebih dari Rp22 triliun yang telah disalurkan tahun 2022 di Provinsi Bali, terdiri dari  belanja transfer ke daerah sebesar mencapai Rp10,9 triliun dan belanja kementerian/lembaga sebesar  Rp11,25 triliun. Dibandingkan dengan tahun  2021 mengalami penurunan sebesar Rp615 miliar dan direalisasi mengalami penurunan sebesar Rp651,22 miliar. Hal itu diungkapkan, Kepala Kanwil Ditjen Pembendaharaan Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho,  dalam Konferensi Pers APBN Kita Regional Bali Bulan Januari 2023, yang berlangsung di Aula Kantor Kanwil Ditjen Pembendaharaan Provinsi Bali (25/1). 

Teguh mengatakan, kinerja APBN di Bali pada tahun 2022 telah bekerja keras semaksimal mungkin mengawal perekonomian serta melindungi masyarakat dari dampak pandemi Covid-19 dalam kondisi global yang tidak baik-baik saja dan syukur berjalan dengan baik.

Ia  menyebutkan, alokasi anggaran di Provinsi Bali untuk tahun 2023, skema dari APBN diharapkan tetap optimis dan waspada karena perkembangan global belum memiliki kepastian sehingga kerugian APBN tahun 2023 disusun untuk menjawab hal-hal dari dinamika ekonomi. 

"APBN 2023 fokus belanja untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yaitu melalui pembelanjaan pendidikan dan kesehatan menuju SDM yang unggul serta penyelesaian proyek-proyek strategis nasional secara umum termasuk pembangunan ibu kota baru Nusantara dan penguatan industri pengembangan ekonomi kecil dalam mendukung yang berkesinambungan," kata Teguh.

 


Jadi, kata dia, untuk proyek-proyek yang bersifat belanja modal diharapkan dari pemerintah daerah untuk mempercepat proses barang dan jasanya sehingga mempercepat proporsi penyerapan anggaran sesuai dengan keinginan pemerintah sekitar 15% di Triwulan 1, kemudian 40% di Triwulan 2 , 70% Triwulan 3 dan 90% di Triwulan 4 ini tercapai maka bisa memberikan dampak pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan. 

"Selain itu dari APBN  pasar global seperti bea cukai juga menargetkan di tahun 2023 sekitar Rp1,16 triliun sebagai pendapatan yang akan kembali ke masyarakat serta dapat menumbuhkan perekonomian Bali," imbuhnya.

Dalam acara tersebut juga dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali Anggrah Warsono, Kankanwil Direktorat Jenderal Bea dann Cukai Bali, NTB, NTT Susila Brata, Kakanwil Direktorat Jenderal  Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara Wahyu Nendor, dan Wahyu Ari Wibowo mewakili Kantor Perwakilan Bank Indoensia Provinsi Bali dan Putu Wiwin Setyari selaku local expert Kemertian keuangan Bali dari Unud. (tri)

TAGS :

Komentar