Rekomendasi DPRD Bali Soal Kebijakan Gubernur Bali dalam Menjalankan APBD Semesta Berencana TA 2023

Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, bersama Gubernur Bali dan Wakil Gubernur bali beserta Wakil ketua DPD Bali menuju Ruang Sidang rapat Paripurna DPRD Bali, Selasa 22 November 2022



Redaksi9.com - DPRD Provinsi Bali memberikan beberapa rekomendasi kepada Gubernur Bali Wayan Koster, dalam menjalankan kebijakan tata kelola pemerintahan di Provinsi Bali. Hal itu disampaikan, Koordinator Pembahasan Raperda APBD  Semesta Berencana Provinsi Bali  Tahun Anggaran 2023, Drs. Gede Kusuma Putra, Ak, MBA, MM., dalam Rapat Paripurna ke-38 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022, Selasa (22/11)


Guna menghindari bencana alam yang berulang dalam 3  sampai 4 tahun terakhir sudah dua kali terjadi banjir bandang, longsor bahkan sampai merenggut korban jiwa,  Dewan mendorong sekaligus mendukung Pemerintah Provinsi untuk lebih ekstra dalam melakukan pengawasan terhadap kebereadan hutan hutan yang ada.

"Fakta sudah sama sama kita tahu bahwa batang kayu yang hanyut adalah akibat ulah pembalakan liar hutan," kata Kusuma Putra.

Dewan juga meminta, Gubernur Bali menjaga ketahanan pangan dan pengendalian inflasi untuk tetap mejadi perhatian kita bersama mengingat perekonomian dunia termasuk regional yang belum betul betul pulih sebagai dampak pandemi covid 19.

Adanya wilayah/kawasan ataupun desa desa di Bali yang menghasilkan produk produk yang mempunyai  potensi besar (bahkan sudah) untuk dieksport disatu sisi sementara keberadaan Lembaga Pembiyaan Eksport Indonesia (LPEI) yang merupakan amanat UU RI Nomor 2/209 guna mendorong pertumbuhan eksport indonesia melalui Pembiayaan Eksport Nasional (PEN) dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi. "Kami mendorong Saudara Gubernur melalui OPD terkait untuk menciptakan Desa Devisa dimasa masa mendatang guna bersinergi dengan desa desa wisata yang sudah ada dan terus bertumbuh diseluruh pelosok wilayah Bali," ujarnya.

Ia menilai, kalau desa wisata dan desa devisa bisa bersinergi dimasa masa mendatang, Dewan  punya keyakinan, saatnya nanti Bali akan banyak memiliki desa desa wisata sekaligus menjadi desa devisa atau sebaliknya desa desa devisa sekaligus menjadi desa wisata.

Dewan juga mendorong Pemprov Bali untuk segera melakukan kajian yang komperhensif guna melakukan reformasi bantuan subak dan desa adat sehingga efektivitas dan rasa keadilan terpenuhi.

"Ada banyak subak dan desa adat masih sangat membutuhkan bantuan yang lebih dari yang diterima sekarang ini, disisi lain ada juga subak dan desa adat yang memandang sebelah mata terhadap bantuan yang diterima (Kalau tidak boleh dikatakan tidak perlu bantuan), karenanya perlu dicarikan formula yang tepat tanpa harus dipukul sama rata," kata Kusuma Putra.

Dewan juga terus mendorong sekaligus mendukung segala upaya dan langkah langkah kreatif inovatif Saudara Gubernur dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Sementara, berkenan dengan beroperasinya Bus Trans Metro Dewata yang melayani masyarakat Bali, perlu dilakukan pengkajian kembali untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaanya.

Selain itu, Dewan juga mendorong dan mendukung Pemerintah Provinsi  untuk memperjuangakan tenaga tenaga kontrak seperti sopir, tukang kebun, cleaning service dan satpam di Kementerian PAN RB untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Ia juga meminta, dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam bidang kesehatan Dewan mendorong Pemerintah Provinsi Bali untuk memberikan atensi dan menyuarakan kepada semua rumah sakit di seluruh Bali dalam proses pelayanan kepada pasien agar mengedepankan penanganan ketimbang proses administrasi.

"Dewan mendorong Saudara Gubernur untuk secepatnya merealisasikan kemandirian energi untuk Bali guna tercapainya Bali yang Go Clean dan Go Green," kata Kusuma Putra. (ira)

TAGS :

Komentar