Kementerian Koordinator Marves Gelar ASEAF-SCF di Nusa Dua, Bali

Kementerian Koordinator Marves gelar ASEAF-SCF di Nusa Dua Bali

Redaksi9.com - Sebagai langkah dalam mengatasi kegiatan perikanan yang melanggar hukum atau illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama Foundation for International Human Rights ReportingStandards (FIHRRST) mengadakan acara Annual Southeast Asia Forum on Sustainable CaptureFisheries (ASEAF-SCF) di Bali.

“Asia Tenggara adalah regional dengan keragaman laut terbesar di dunia dengan sekitar 1.600 spesies ikan. Namun demikian, tantangan yang masih dihadapi oleh negara-negara di Asia Tenggara meliputi perikanan ilegal, perdagangan barang dan jasa ilegal, dan kejahatan lintas nasional," kata Derry Aman selaku Duta Besar Perwakilan Tetap Indonesia ASEAN di Nusa Dua, Bali, Rabu (22/6/2022).

Untuk itu, kata dia, negara-negara di Asia Tenggara perlu bersama-sama merespon tantangan ini dengan mengimplementasi hukum dan kerja sama internasional dan regional seperti Latihan Militer Gabungan (Joint Maritime Exercises) dan Patroli Gabungan (Joint Maritime Coordinated Patrols).

“Dalam satu dekade terakhir, terdapat tren peningkatan permintaan terhadap produk perikanan yang berkelanjutan dan tidak melanggar hak asasi manusia. Konsumen dari Inggris dan Denmark, misalnya, mau membayar lebih untuk produk perikanan yang tersertifikasi. Tak hanya dari konsumen, investor juga sudah mempertimangkan aspek lingkungan, sosial (termasuk hak asasi manusia), dan tata kelola (ESG) dalam berinvestasi," kata Anita Dorett dari Investor Alliance for Human Rights, mengaffirmasi trend.

Anita menjelaskan investor saat ini melihat aspek ESG sebuah perusahaan, kerangka internasional (international
frameworks), benchamark data on human rights performance, dan trade bans dalam berinvestasi.

Kevin Lehmann, Business and Human Rights Analyst UNDP Asia Pacific mengatakan bahwa peraturan mandatory human rights due diligence seperti EU Proposed Directive on Corporate Sustainability Due Diligence akan memiliki dampak pada industri perikanan di Asia Tenggara mengingat peraturan tersebut mengharuskan uji tuntas HAM oleh perusahaan Eropa harus mencakup rantai pasokan. Oleh karena itu, negara-negara Asia Tenggara harus mengantisipasi perkembangan peraturan ini.

Forum tersebut bertujuan untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan dalam kesepakatan kerja sama regional dalam menyelesaikan IUU fishing dan pelanggaran hak asasi manusia di industri perikanan. Selain itu, panelis juga membahas solusi untuk mengatasi tantangan dan kekurangan dalam kerja sama regional ASEAN. (kis)

 

TAGS :

Komentar