Pendapat Akhir Dewan terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali tahun 2021

Rapat paripurna ke-11 DPRD Bali




Redaksi9.com - Pendapat Akhir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2021, dibacakan Koordinator Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2021, Drs. Gede Kusuma Putra, Ak.MBA.MM., dalam Rapat Paripurna Ke 11 DPRD Provinsi Bali Senin, 25 April 2022.

Berdasarkan rapat-rapat pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 dapat dilihat pelaksanaan program-program pembangunan dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021, tergambar sebagai berikut.

Anggaran Pendapatan yang direncanakan sebesar Rp5.995.467.392.837,00 terealisasi sebesar Rp5.923.153.293.594,76 atau 98,79%;

Anggaran Belanja Daerah yang direncanakan sebesar Rp7.903.323.253.052,00 terealisasi sebesar Rp6.270.667.213.846,29 atau 79,34%;

Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja tersebut, terdapat defisit sebesar Rp347.513.920.251,53 dengan SiLPA tahun lalu yang masuk kedalam pembiayaan netto sebesar Rp192.855.592.021,05 ( puluh satu, dan lima per penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp1.050.00.000.000,00.

Dengan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp45.000.000.000,00 sehingga terdapat SiLPA TA 2021 sebesar Rp850.341.671.769,52

Baca juga: Realisasi hanya 48,35%, Dewan Minta Pemprov Bali Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Belanja Modal

Sepanjang tahun 2021, perekonomian Bali masih tercatat mengalami pertumbuhan negatif atau kontraksi minus 2,47 persen. Walaupun belum pulih, namun besaran kontraksi ekonomi tersebut dapat dikatakan menunjukkan adanya perbaikan jika dibandingkan dengan besaran kontraksi ekonomi tahun 2020 terhadap tahun 2019 yang tercatat sedalam 9,33 persen. Dari 17 lapangan usaha, tercatat 8 lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif dan 9 lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif atau kontraksi.

Aktivitas pariwisata yang selama ini menjadi penopang perekonomian Bali tahun 2021 masih berada pada tingkatan kondisi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2020. Hal tersebut tercermin pada tiga kontraksi terdalam pada tahun 2021 yang tercatat pada kategori H (transportasi dan pergudangan) dengan kontraksi sedalam 17,50 persen, kategori I (penyediaan akomodasi dan makan minum) terkontraksi 10,20 persen, dan kategori D (pengadaan listrik dan gas) terkontraksi 5,08 persen.

Struktur PDRB Bali pada tahun 2021 masih didominasi oleh Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dengan besaran nilai tambah Rp36,62 triliun, atau 16,66 persen dari total PDRB Bali. Kontributor terbesar kedua disumbangkan oleh Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) dengan kontribusi sebesar 15,71 persen, kemudian disusul oleh Kategori F (Konstruksi) dengan kontribusi sebesar 11,00 persen.

Dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Bali sepanjang tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Bali dengan besaran 2,47 persen bersumber dari Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dengan sumbangan -1,65 persen, Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) dengan sumbangan -0,96 persen, dan Kategori K (jasa keuangan dan asuransi) dengan sumbangan 0,14 persen. Sedangkan gabungan dari 14 kategori lainnya tercatat memberi sumbangan pertumbuhan positif sebesar 0,28 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Bali 2021.

Pada tahun 2021 PDRB per kapita Provinsi Bali mencapai Rp50,38 juta, menurun jika dibandingkan PDRB perkapita tahun 2020 sebesar Rp51,94 juta. PDRB per kapita Bali Tahun 2021 sebesar Rp50,38 juta masih berada di bawah angka rata-rata nasional sebesar 62,24 Juta. Ekonomi Bali yang bertumpu pada pariwisata sangat mempengaruhi besaran PDRB per kapita ini. Namun demikian. Indek Pembangunan Manusia (IPM) Bali Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,25% dari IPM sebesar 75,50 Tahun 2020 menjadi 75,69 Tahun 2021.

Dalam rangka implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, DPRD Bali merekomendasikan, strategis diwujudkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh kabupaten kota di Bali, mengingat belum semua kabupaten kota menyelesaikan RDTRnya direkomendasikan agar segera diambil langkah langkah operasional untuk mewujudkan hal tersebut.

Bank Pembangunan Daerah Provinsi Bali, adalah bank yang saham-sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan kabupaten kota di Bali. Saat ini kepemilikan saham terbesar dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, yang sebelumnya, kepemilikan saham terbesarnya dimiliki oleh pemerintah daerah Provinsi Bali. Berkenaan dengan hal tersebut, Dewan merekomendasikan agar Pemerintah Daerah Provinsi Bali, mempersiapkan rencana strategis untuk mengembalikan kepemilikan saham terbesar kemBali dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Dengan turunnya kualitas jalan Provinsi dari mantap 84% ke 78%, Direkomendasikan agar Pemprov memberikan perhatian terkait perencanaan dan pelaksanaan besarnya anggaran pemeliharaan jalan, terutama jalan jalan Provinsi yang strategis. (ira)

TAGS :

Komentar