Redaksi9.com - Gubernur Bali Wayan Koster, Kamis (17/2) pagi membuka kegiatan Foku Group Discussion (FGD) "Bangkitkan Baliku" yang diselesanggarakan oleh Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, Universitas Hindu Indonesia melalui virtual dari Kediaman Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar.
Gubernur Bali menjelaskan, Ekonomi Kerthi Bali adalah ekonomi untuk mewujudkan Bali Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dibangun dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai filosofi Sad Kerthi dengan menerapkan 11 (sebelas) prinsip yakni (1). Ekonomi yang dibangun/dikembangkan dari sikap mensyukuri/memuliakan kekayaan, keunikan, dan keunggulan sumber daya lokal Alam Bali beserta Isinya sebagai anugerah dari Hyang Pencipta. (2). Ekonomi yang dibangun/dikembangkan sesuai potensi sumber daya lokal Alam Bali beserta Isinya. (3). Ekonomi yang dibangun/dikembangkan oleh Krama Bali secara inklusif, kreatif, dan inovatif.
Selanjutnya (4). Ekonomi yang dibangun/dikembangkan berbasis nilai-nilai tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali. (5). Ekonomi yang dibangun/dikembangkan dengan menjaga ekosistem Alam dan Budaya secara berkelanjutan. (6). Ekonomi yang dibangun/dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian lokal Bali, berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing. (7). Ekonomi yang dibangun/dikembangkan dengan mengakomodasi penerapan/perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi digital.
Kemudian (8). Ekonomi yang memberi manfaat nyata guna meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan Krama Balisecara sakala-niskala. (9).Ekonomi yang dibangun/dikembangkan dengan asas gotong-royong. (10). Ekonomi yang dibangun/dikembangkan untuk meningkatkan ketangguhan menghadapi dinamika perkembangan zaman secara lokal, nasional, dan global. (11).Ekonomi yang menumbuhkan spirit jengah dan cinta/bangga sebagai Krama Bali.
Baca juga: Buka FGD Bangkitkan Baliku, Gubernur Koster Sampaikan Konsep Transformasi Ekonomi Kerthi Bali
"Sektor pertanian dalam arti luas, sektor kelautan/perikanan, dan sektor industri kerajinan rakyat di Bali memiliki potensi besar yang selama ini belum dimanfaatkan dan dikelola secara optimal," kata Gubernur Koster.
Ke depan, menurutnya, sektor ini perlu diprioritaskan dan dikelola secara optimal agar mampu meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB Bali.
Ia menilai, sektor pariwisata sangat rentan terhadap berbagai gejolak yang berkaitan dengan keamanan, bencana alam, dan bencana bukan alam. "Sudah waktunya Bali mengembangkan perekonomian yang tidak lagi menggantungkan pada satu kantung sektor pariwisata," tegasnya.
Dikatakan Gubernur Koster, Bali harus mengambil pilihan mengembangkan perekonomian yang bersumber dari keorisinilan dan keunggulan sumber daya lokal meliputi Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali sebagai sumber daya potensial pada sektor pertanian, kelautan/perikanan, dan industri kerajinan rakyat.
Selanjutnya pengembangan perekonomian Bali hendaknya mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi digital yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan digital sesuai dengan potensi Krama Bali secara efektif, efisien, produktif, serta bernilai tambah.
"Sektor pariwisata diposisikan sebagai sumber tambahan (bonus/benefit) dalam perekonomian Bali. Sektor pariwisata harus berperan sebagai penarik (lokomotif) untuk bergeraknya sektor pertanian, kelautan/perikanan, dan industri kerajinan rakyat sehingga secara nyata memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan Krama Bali. Diperlukan arah kebijakan, pendekatan, dan prinsip untuk menata serta mengembangkan perekonomian Bali dengan struktur dan fundamental yang berbasis pada sumber daya lokal Bali, lebih berkualitas, bernilai tambah, tangguh, berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkelanjutan," tambahnya.
Sementara pembangunan pertanian dalam arti luas termasuk perikanan dan sumber daya kelautan perlu ditata dan dikelola dengan baik dari hulu sampai ke hilir sesuai dengan potensi wilayah. Bali harus mencapai kedaulatan pangan dalam upaya pemenuhan jumlah dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan Krama Bali maupun wisatawan, dan berorientasi ekspor. Untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan sudah seharusnya menerapkan sistem pertanian organik menuju Bali Pulau Organik.
"Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi Bali perlu dibangun/dikembangkan Industri BrandingBali dari hulu sampai ke hilir, Ekonomi Kreatif berbasis budaya Branding Bali serta Ekonomi digital. Pembangunan/pengembangan perekonomian Bali dilakukan sesuai dengan potensi wilayah dalam rangka menyeimbangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi antar wilayah se-Bali, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja baru, dan mengurangi tingkat kemiskinan," terang Gubernur yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.
Untuk memperkuat struktur dan fundamental perekonomian Bali diperlukan pengembangan dan penguatan Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi terutama Koperasi Produksi serta Lembaga Perekonomian Adat dalam pengelolaan hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri kerajinan rakyat.
Dengan demikian, Ekonomi Kerthi Bali bertujuan membangun perekonomian Bali yang harmonis terhadap alam beserta isinya serta memberikan manfaat dan nilai tambah berganda secara langsung dan tidak langsung, baik nilai tambah ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, maupun tatanan kehidupan.
Ia menyatakan, Ekonomi Kerthi Bali dapat menjadi Acuan/pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan perekonomian Bali. Serta dapat di adopsi untuk pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional dan internasional. Astungkara Ekonomi Kerthi Bali akan menjadi arus utama (mainstream) baru pembangunan perekonomian. Paradigma baru pembangunan perekonomian. Memberi manfaat sebesar-besarnya bagikesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat.
"Astungkara juga konsep transformasi Ekonomi Kerthi Bali ini telah dijadikan model transformasi ekonomi berupa Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, dan Sejahtera yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas RI, dan telah berkenan diluncurkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo, pada tanggal 3 Desember 2021 lalu di Bali," imbuhnya. (hms)