DPRD Bali Tetapkan Perda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2022

Gubernur Bali Wayan Koster bersama Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama



Redaksi9.com - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 disetujui ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna ke-36 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021,di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (22/11).

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama ditetapkan Pendapatan Daerah sebesar Rp5.044.664.586.100,00 (lima triliun, empat puluh empat miliar, enam ratus enam puluh empat juta, lima ratus delapan puluh enam ribu, seratus rupiah), belanja daerah sebesar Rp6.102.490.842.762,00 (enam triliun, seratus dua miliar, empat ratus sembilan puluh juta, delapan ratus empat puluh dua ribu, tujuh ratus enam puluh dua rupiah) dan defisit sebesar Rp1.057.826.256.662,00 (satu triliun, lima puluh tujuh miliar, delapan ratus dua puluh enam juta, dua ratus lima puluh enam ribu, enam ratus enam puluh dua rupiah)

Baca juga: Fraksi PDIP Dukung Pembentukkan Perumda Kerthi Bali Santhi

Baca juga: Fraksi Nasdem, PSI, Hanura Minta Agar Pelaku Usaha Branding Bali Difasilitasi Pameran di Luar Bali

Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya seusai penetapan Perda menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan segenap anggota Dewan, atas kerja keras dan kerjasamanya dalam pembahasan Raperda ini. Dinamika yang berkembang selama pembahasan, merupakan bagian dari wujud komitmen Pemerintah Provinsi Bali bersama DPRD, untuk dapat menetapkan kebijakan yang mendukung peningkatan kinerja pemerintahan, dalam mengoptimalisasikan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, serta mewujudkan pelayanan dan pengabdian kita kepada masyarakat.

Baca juga: Fraksi Golkar: Perubahan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023 Hendaknya Disesuakan dengan Target RPJMN

Baca juga: Fraksi Demokrat DPRD Bali: Perda tentang Labelisasi Barang Hasil Usaha Krama Bali Sangat Diperlukan

Baca juga: Fraksi Gerinda Pertanyakan Ruang Lingkup Raperda Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali

Ia mengatakan, berupaya memberikan penjelasan yang diperlukan secara lengkap dan transparan berkenaan dengan pertanyaan, pandangan, usul dan saran yang telah disampaikan dalam pembahasan dan dialog khususnya atas substansi Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 ini, sehingga tercipta persepsi yang sama dalam perencanaan dan penganggaran program serta kegiatan.

“Seluruh pandangan, usul dan saran dari segenap anggota Dewan, akan menjadi catatan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pada masa-masa mendatang, dan dengan disetujuinya Raperda ini maka selanjutnya saya akan sampaikan ke pemerintah pusat untuk dievaluasi, “ imbuhnya.

Dalam sidang paripurna yang dihadiri sekitar 40 anggota DPRD Provinsi Bali baik secara online maupun offline ini, juga mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi terkait 5 Raperda yaitu Perubahan Perda No 3 tahun 2019 tentang RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penyelenggara Pariwisata Digital Budaya Bali, Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum daerah Bali, Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten klungkung serta Raperda tentang Labelisasi Barang hasil usaha Krama Bali dengan Branding Bali. (ira).

TAGS :

Komentar