DPRD Bali Dorong Pemprov Bali Tumbuhkembangkan Wirausaha Baru dan Modern di Masa Pandemi Covid-19

Wagub Cok Ace bersama Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama saat menghadiri rapat paripurna DPRD Bali

Redaksi9.com - Dewan mendorong Pemerintah Provinsi untuk menggerakkan sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif. Hal itu disampaikan I Nyoman  Budi Utama dari Fraksi PDI Perjuangan, dalam Rapat Paripurna DPRD Bali yang membahas Raperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2021, Senin (13/9).


Fraksi PDI Perjuangan meminta menumbuhkembangkan wirausaha-wirausaha baru melalui pelatihan-pelatihan sehingga secara kuantitas UMKM bertambah yang berdampak terhadap tersedianya lapangan kerja. “Secara khusus Kami mendorong Pemerintah Provinsi menumbuhkembangkan generasi millenial memanfaatkan teknologi digital menjadi wirausaha baru dan modern,” ujar Budi Utama. 


Sementara, Fraksi Golkar yang diwakili Yuli Artini mengatakan, Pembiayaan Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di daerah Gunaksa Klungkung yang notabene merupakan kawasan rawan bencana, khususnya bencana banjir, hendaknya disertai kajian komprehensif sehingga pembangunannya mengantisipasi kemungkinan kerawanan bencana dengan baik, mengingat secara historis tahun 1963, kawasan tersebut adalah kawasan yang terkena lintasan lahar Gunung Agung. 


Sementara, Fraksi Gerindra menyoroti soal pelaksanaan vaksinasi. Juliarta mengatakan, vaksinasi terhadap siswa di atas usia 12 tahun sudah berjalan dengan baik, namun vaksinasi terhadap anak sekolah di bawah usia 12 tahun belum bisa dilakukan, Untuk itu rencana sekolah tatap muka terutama kepada anak-anak Sekolah Dasar, agar ditunda dulu sampai mereka divaksin semua, sebab virus covid ini juga sangat rentan menular pada anak-anak, jangan sampai mereka menjalani isolasi.

Pandangan Fraksi Demokrat yang dibacakan Utami Dwi Suryadi menyoroti, masyarakat yang mengeluhkan ekonomi tidak bergerak bahkan sampai stagnan karena sangat tergantung dari pariwisata.  Untuk itu Fraksi Demokrat menyarankan agar Gubernur Bali memperjuangkan agar penerbangan bisa dibuka untuk dalam dan luar negeri dari dan ke Bali, sudah tentu dengan pelaksanaan prokes yang sangat ketat sehingga diharapkan sektor pariwisata bisa tumbuh dan berkembang serta berdampak pada pergerakan roda perekonomian masyarakat. 

Selain itu, Bantuan Langsung Tunai dan Bantuan Sosial lainnya yang saat ini sedang  disalurkan kepada  masyarakat, disinyalir belum tepat sasaran dan jauh dari maksimal. “Kami meminta  Gubernur agar diadakan supervisi kepada aparat pelaksana dan pengawasan yang ketat sehingga pelaksanaannya  lebih intensif dan tepat sasaran,” kata Utami Dwi Suryadi. 

Sementara Fraksi Nasdem, PSI, dan Hanura menyoroti, program relaksasi bagi pelaku usaha terdampak agar direalisasikan secara maksimal, sebagai penopang bergulirnya ekonomi masyarakat. Hal ini termasuk pula soal insentif tenaga kesehatan dan pendukungnya agar bisa diberikan tepat waktu sebagai penghargaan dan lebih memotivasi dalam penanganan penyebaran pandemi Covid-19.

Fraksi Nasdem, PSI, dan Hanura juga menyinggung soal vaksinasi berbasis banjar seperti pada vaksin tahap pertama sudah bagus, agar dilanjutkan untuk vaksin tahap kedua agar Bali mempercepat tercapai herd immunity.  “Tentunya harapan kita sekalian adalah mulai Selasa, 14 September 2021, status PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di Bali sudah turun menjadi Level 3,” kata Grace Anastasia Widjaja. (ira)
 

TAGS :

Komentar