Gubernur Koster Pastikan Pembangunan Pelabuhan Sanur Sesuai Rencana
- 08 September 2021
- 21:00 WITA
- Pariwisata
- 1517
Redaksi9.com - Gubernur Bali, Wayan Koster meninjau perkembangan Pembangunan Pelabuhan Sanur, Rabu (8/9). Kunjungan ini didampingi Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara, Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede dan didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Gede Wayan Samsi Gunarta, Pimpinan Proyek Hutama Bangun Virama KSO, Heru Wijanarko, Perbekel Sanur Kaja dan Bendesa Adat Sanur.
Kunjungan yang dilakukan Gubernur Bali ke lokasi pembangunan Pelabuhan Sanur untuk memastikan agar betul-betul terlaksana sesuai rencana.
Pimpinan Proyek Hutama Bangun Virama KSO, Heru Wijanarko di hadapan Gubernur Bali melaporkan, proyek pembangunan Pelabuhan Sanur saat ini sedang memasuki tahap Pekerjaan Breakwater 1 (Sisi Selatan) berupa Pemasangan Geotextile yang progressnya 79 persen, Pemasangan Batu Core dengan progress mencapai 27 persen, serta Pemasangan Secondary Layer yang progressnya baru 6 persen.
Sedangkan untuk Pekerjaan Breakwater 2 (Sisi Utara) juga sudah menunjukan progress 72 persen berupa Pemasangan Geotextile, Pemasangan Batu Core 54 persen, dan Pemasangan Secondary Layer yang progressnya baru mencapai 9 persen.
“Selain Pekerjaan Breakwater 1 dan Breakwater 2, kedepan proyek pembangunan Pelabuhan Sanur akan memasuki tahapan pekerjaan pengerukan, pekerjaan talud, pekerjaan dermaga apung hingga pekerjaan fasilitas darat dengan target penyelesaian di Bulan Mei 2022,” ujar Pimpinan Proyek Hutama Bangun Virama KSO, Heru Wijanarko.
Dalam konferensi persnya, Gubernur Bali, Wayan Koster menjelaskan Pembangunan Pelabuhan Sanur merupakan salah satu dari tiga pelabuhan yang dirancang, yaitu Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar; Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida; dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan yang dibangun sekaligus secara bersamaan dengan anggaran penuh dari APBN Kementrian Perhubungan RI.
Total anggaran Pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar; Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida; dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan mencapai Rp560 Miliar.
Secara rinci, anggaran Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida senilai Rp87 Miliar; Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan sejumlah Rp97 Miliar; dan Pelabuhan Sanur di Denpasar anggarannya paling besar, yakni mencapai Rp376 Miliar.
Sebelum pembangunan ini terwujud, Gubernur Bali, Wayan Koster menceritakan ide awal dari pembangunan pelabuhan ini. Ketika itu bulan September Tahun 2017 ia sempat melakukan penyebrangan laut dari Sanur menuju ke Nusa Penida dengan menggunakan kapal boat.
"Karena ombaknya besar, Saya sempat mengangkat kain agar tidak terkena air laut. Kondisi itu ternyata banyak Saya temui di Sanur, seperti ada Pemangku dan warga yang membawa banten juga ikut mengangkat kainnya untuk menuju kapal boat. Jadi sangat kasian kondisinya saat itu," ungkapnya.
Oleh karena itu, begitu ia balik dari Nusa Penida, ia langsung menghubungi Wakil Walikota, IGN Jaya Negara (Sebelum menjadi Walikota Denpasar, red), Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, dan Anak Agung Kompiang Raka untuk ikut meninjau kembali kondisi penyebrangan laut di Sanur pada akhir bulan September 2017 (Saat itu belum menjadi Calon Gubernur Bali, red).
"Ternyata astungkara terpilih menjadi Gubernur, dan dilantik sebagai Gubernur Bali pada 5 September 2018. Begitu Saya terpilih menjadi Gubernur, Saya langsung mengambil inisiatif berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan RI dan melaporkan ke Presiden RI, Joko Widodo tanggal 22 April 2018, untuk membangun Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar; Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida; dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan," tuturnya.
Untuk Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida mulai dibangun Tahun 2020, akan selesai bulan Oktober tahun 2021. Kemudian Pelabuhan Bias Muncul di Nusa Ceningan dan Pelabuhan Sanur di Denpasar dikerjakan mulai tahun 2021 dan selesai tahun 2022,” kata Gubernur Koster.
Ia menegaskan Pelabuhan Sanur akan menjadi pelabuhan yang sangat bagus. Desainnya dikontrol langsung bersama Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi yang dipimpin oleh seorang arsitek Bali, Popo Danes.
“Ini akan menjadi pelabuhan yang sangat baik untuk penyeberangan warga Bali yang akan ke Nusa Penida, Nusa Ceningan dan ke
Nusa Lembongan; atau melaksanakan upacara keagamaan pada saat piodalan di Pura Ratu Gede, Dalem Ped; serta berwisata karena Pulau Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan Nusa Lembongan,” kata Koster.
Berdasarkan aspirasi dari Walikota Denpasar, Ketua DPRD Kota Denpasar, Perbekel, hingga Nelayan, dimana agar kelompok nelayan di sekitar Pelabuhan Sanur meminta untuk disiapkan tempat secara khusus.
“Maka merujuk informasi tersebut, Saya selaku Gubernur Bali menegaskan sangat setuju. Karena suatu pembangunan pada prinsipnya tidak boleh mengusur atau mematikan sumber kehidupan masyarakat lokal," tegasnya.
Gubernur menambahkan, kita jaga agar sejarah nelayan di Sanur ini terjaga dengan baik. Kemudian juga perlu Bale atau tempat berkumpul untuk Kelompok Nelayan, dan hal ini sudah diakomodir dengan meminta para pelaksana untuk memastikan arealnya.
Sementara itu, Ketut Sukarja yang mewakili Kelompok Nelayan KUB Mina Sari Asih, Sanur Kaja, Denpasar Selatan menyampaikan terimakasih, karena sudah memperhatikan nasib nelayan di tengah pembangunan Pelabuhan Sanur.
“Sejak dari awal meminta difasilitasi tempat khusus untuk nelayan. Jangan sampai nanti ketika pelabuhan ini berdiri bagus, Kami para nelayan malah menjadi penonton disini," tuturnya.
Ia mengatakan, sebagai nelayan yang tergabung di Kelompok Nelayan KUB Mina Sari Asih yang memiliki 40 anggota, memohon agar selalu diperhatikan oleh Pemerintah.
Gubernur Bali, Wayan Koster dalam peninjauannya meminta pelaksana proyek untuk memastikan tempat suci yang ada di Kawasan Pembangunan Pelabuhan Sanur terjaga dengan baik. Jangan sampai terganggu, termasuk juga tempat melasti-nya harus diberikan ruang untuk memperlancar pelaksanaan upacara yang dilakukan oleh masyarakat di Sanur.
Ia juga meminta agar sedapat mungkin melibatkan warga yang ada di Sanur sebagai tukang, agar mampu meningkatkan perekonomian masyarakat disini.
"Termasuk kebutuhan materialnya, karena ini merupakan pekerjaan yang perlu keakuratan yang tinggi dan tidak boleh sembarangan material. Maka sepanjang materialnya berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Gubernur. (ira).
Komentar