Pergub Tata Kelola Pariwisata Bali Beri Kenyamanan bagi Wisatawan 

Gubernur Bali Wayan Koster

Redaksi9.com - Penyelenggaraan Pariwisata Bali perlu dikelola dengan baik untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan Pariwisata Bali sesuai dengan visi pembangunan daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Tata kelola pariwisata Bali dilakukan dalam satu kesatuan wilayah, satu pula u, satu pola, dansatu tata kelola yang bertujuan untuk menata pengelolaan penyelenggaraan Pariwisata Bali.

Hal itu disampaikan, Gubernur Bali Wayan Koster saat meluncurkan Pergub Nomor 28 Tahun 2002, tentang Tata Kelola Pariwisata Bali, Senin (10/8). 
Ia mengatakan, Tata Kelola Pariwisata, memberikan kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan bagi wisatawan terhadap produk Pariwisata yang ditawarkan. Pengusaha pariwisata wajib menyediakan barang dan/atau jasa pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, natural, dan ramah lingkungan. 

“Dalam menyediakan barang dan/atau jasa pariwisata, pengusaha Pariwisata harus mengutamakan, pelayanan kepada wisatawan, persaingan usaha yang sehat, etika bisnis, produk local,  kearifan local,kesejahteraan karyawan dan kerjasama antar pelaku usaha pariwisata lokal. Pengusaha pariwisata dalam menyediakan barang dan/atau jasa harus sesuai dengan jenis usaha yang tercantum dalam perizinan,” ujar Koster. 


Ia mengatakan, daya tarik wisata dapat berupa alam, budaya, spiritual, buatan dan/atau gabungan yang berbasis kearifan lokal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Daya tarik wisata harus menjamin kepuasan wisatawan, pelestarian budaya, alam, dan pemberdayaan sumber daya lokal. 

“Daya tarik wisata harus menyediakan produk kerajinan rakyat yang menjadi penciri (ikon) di wilayah destinasi wisata. Produk kerajinan rakyat hanya boleh dijual di destinasi tersebut,” imbuhnya.


Ia meminta,  pengelola kawasan pariwisata dan pengusaha pariwisata di kawasan Pariwisata harus berkomitmen untuk mewujudkan pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. 


“Pengelola kawasan pariwisata harus menyediakan ruang bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memasarkan dan menjual produk yang dihasilkannya. Dalam rangka mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, pengelola kawasan pariwisata bekerjasama dengan pengusaha pariwisata membuat kesepakatan untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar hotel, restoran, dan daya tarik wisata,” ujarnya. 
Ia juga menegaskan, jasa transportasi pariwisata berkewajiban secara profesional melayani wisatawan mulai dari kedatangan menuju fasilitas pariwisata sampai dengan meninggalkan Bali. 


Pergub ini juga mengatur, Biro perjalanan wisata dalam bekerjasama dengan penyedia jasa pariwisata dapat memperoleh imbalan dalam bentuk komisi paling tinggi 15% (lima belas persen) dari harga jual yang ditentukan oleh penyedia jasa Pariwisata. 


Biro perjalanan wisata dalam melakukan setiap aktivitas perjalanan wisata harus menggunakan pramuwisata yang memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP). Biro perjalanan wisata wajib membayar makanan dan minuman secara langsung pada saat transaksi kepada pengusaha jasa makanan dan minuman.


Selain itu, diatur juga, Tata Kelola Penyediaan Akomodasi, Tata Kelola Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, Tata Kelola Jasa Pramuwisata, dan Tata Kelola Wisata Kesehatan. (ira)

TAGS :

Komentar