Tahun 2020, Dana PKK 10 Miliar Rupiah
- 02 Februari 2020
- 20:00 WITA
- Berita Utama
- 7746
Redaksi9.com - Gerakan PKK makin berkibar dengan digelontorkan dana sebesar Rp 10 miliar untuk tahun 2020. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster berharap, ke depan, akan semakin solid gerakan PKK bersinergi dengan pemerintah dan langsung menyasar ke masyarakat. Demikian terungkap dalam kegiatan Sosialisasi Bantuan Keuangan Khusus BKK Gerakan PKK, Minggu (2/2), di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar.
Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya mengatakan, kegiatan pertemuan PKK seluruh Bali sangat penting untuk menyamakan persepsi di antara PKK dengan pendampingnya agar bisa menjalankan organisasi ini dengan baik dengan benar sesuai dengan posisi dan tugas pokoknya.
"Kalau tidak nanti dipandang sesuatu yang tidak penting, itulah sebabnya saya sangat mendukung kegiatan ini. Saya pikir ini merupakan kegiatan penting karena itu Saya dukung penuh program PKK," ujar Koster.
Ia mengatakan, organisasi PKK ini keberadaannya dibentuk oleh satu aturan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Presiden. Jadi PKK ini kuat sekali karena yang membentuk ini adalah negara. Yang membentuk secara bertingkat di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai Desa bahkan ada yang sampai tingkat rumah tangga yang disebut dengan Dasa Wisma. Luar biasa sampai ke grassroot sekali.
Secara struktur organisasi ini itu sangat kuat posisinya karena dibentuk oleh negara dengan aturan strukturnya dibuat secara berjenjang di Pusat, di Provinsi, di kabupaten/kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai Dusun Banjar sampai ke kelompok rumah tangga.
"Program yang ditugaskan kepada PKK ini Mandatories dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Presiden. Jadi program yang harus dijalankan dan diperintahkan oleh satu aturan. Tidak boleh membuat program suka-suka," ujarnya.
Saking pentingnya organisasi PKK ini, sumber pendanaan dari program ini dibebankan pada APBN untuk PKK Pusat dan APBD untuk Kabupaten/Kota se-Bali sampai ke tingkat desa.
Ia menilai, 10 program pokok PKK sangat sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Karena PKK ini menjadi satu jalur tersendiri untuk mendukung program pemerintah daerah.
"Saya berharap program ini dijalankan dengan baik sampai ke tingkat desa. Harus digerakkan dalam satu sistem yang terorganisir untuk ikut menjalankan program daerah. Untuk tahun 2020 anggaran PKK sebesar Rp 10 miliar dan tahun 2021 akan saya naikkan lagi," kata Koster.
PROGRAM PKK HARUS MENYASAR MASYARAKAT
Sementara, menurut Putri Koster, selama ini, anggaran PKK hanya habis mengikuti lomba-lomba di tingkat nasional. "PKK tidak punya program yang langsung menyasar ke masyarakat, dan tidak punya program yang bersinergi antara provinsi dan kabupaten,” ujarnya di sela-sela acara.
Ia mengatakan, ketika ia dilantik tahun lalu, PKK mendapatkan dana sebesar Rp 6,2 miliar. Syukur, untuk tahun 2020, anggaran sudah ditingkatkan menjadi Rp 10 miliar.
“Dari anggaran Rp 10 miliar itu, 50 % untuk membantu kabupaten/kota, masing-masing mendapatkan Rp 500 juta lewat PKK dikawal juknis. Karena PKK bukan ahli mengurus keuangan, dana ini dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,” katanya.
Ia juga mengatakan, PKK di desa bisa bersinergi dengan Kepala Desa sehingga dana desa bisa juga disalurkan lewat program PKK.
Ia melihat, selama ini persoalan PKK, tiap tahun disibukkan dengan persiapan HKG, lomba nasional, dan jambore. Bahkan, ketiaka lomba di tingkat kabupaten, provinsi seperti tak berdaya, tak melakukan apa-apa. Sehingga kabupaten yang ikut lomba ke tingkat nasional mewakili provinsi, kadang enggan menjadi juara, karena bagaimana pun juga perlu akomodasi dan transportasi.
Ia menilai, masih banyak yang harus dilakukan di tingkat-tingkat Desa. Hatinya (Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman) PKK di desa-desa dan semua rumah sudah seharusnya menata halaman rumahnya dengan asri dan nyaman.
"Tiga bulan pertama setelah dilantik kami menyusun program membantu lewat pemberian bibit kepada desa-desa yang dipilih dan ditunjuk oleh Kabupaten/Kota masing-masing. Jangan sampai, hanya saat lomba mentata halaman, tapi hal itu dilakukan berkesinambungan. Jangan sebatas lomba, biar juari dadi juara,” ujar Putri Koster.
Menurutnya, Bali tidak bisa maju, karena satu kabupaten yang maju. Apa yang dilombakan harus membias ke kabupaten lain. Kabupaten yang juara bisa menjadi tempat studing banding kabupaten lain.
Ia menekankan kepada para pengurus PKK seluruh Bali adalah benar-benar teraplikasi. Agar semangat one island one managemant yang dicanangkan Bapak Gubernur itu bisa terwujud.
"Bali tidak akan dikatakan sejahtera bila ada satu saja masih kabupaten yang tertinggal. Karenanya 9 kabupaten/kota itu harus sama-sama bergerak bersama, meningkatkan diri bersama. Itu nggak bisa cuman satu menonjol yang lainnya tidak, tidak akan dikatakan Bali sejahtera. Kita harus semangat dan bergeliat menjalankan program PKK," kata Putri Koster.
Ia menegaskan, Bali harus menjadi contoh, biarkan orang yang studi banding ke Bali. "Kalau kita studi banding ke luar artinya kita kalah dengan mereka. Biarkan mereka ke sini, kita bangga bahwa kita punya kelebihan yang harus dipelajari oleh orang lain," ucapnya.
Ia berharap, masyarakat mulai melihat geliat gerakan PKK ini. “Seperti sekarang saya aktif sosialisasi program setahun, lewat televisi dan media massa, apa yang viral dan perlu penjelasan masyarakat. Lewat PKK, kami membantu pemerintah untuk sosialisasi,” kata Putri Koster. (ira).
Komentar