Era Digitalisasi, Bank Indonesia Minta Industri Penukaran Valuta Asing Jaga Keamanan Bertransaksi
- 12 November 2024
- 15:00 WITA
- Ekonomi Bisnis
- 492
Redaksi9.com - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali berkolaborasi dengan Afiliasi Penukaran Valuta Asing (APVA) Indonesia melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Pengurus Pusat (BPP) APVA Indonesia tahun 2024 dengan tema “Dengan Rakernas 2024, Kita Songsong Tantangan Baru Industri KUPVA BB dengan Lebih Patuh Terhadap Ketentuan dan Peraturan Perundangan”.
Acara tahunan ini diselenggarakan pada Sabtu (09/11) di The Cakra Hotel, Denpasar dengan mengundang total 100 orang perwakilan BPP APVA seluruh Indonesia. Acara ini turut dihadiri oleh Advisor Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Pejabat Bareskrim Polri, serta perwakilan perbankan.
Butet Linda H.P., advisor Kantor Bank Indonesia Provinsi Bali mengatakan, digitalisasi adalah suatu keniscayaan dan telah merambah ke seluruh sektor kehidupan termasuk sistem pembayaran. "Saat ini kita telah mengenal berbagai macam produk hasil inovasi di sistem pembayaran seperti QRIS yang mengakselerasi perubahan kebiasaan bertransaksi masyarakat Indonesia menjadi lebih digital dan cashless," ujarnya.
Selain itu, digitalisasi juga berdampak pada layanan dan operasional penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB). Di tengah berbagai manfaat yang diperoleh, digitalisasi juga tidak terlepas dari potensi risiko yang perlu dimitigasi.
Beberapa waktu terakhir marak terjadi kasus judi online, pinjaman online dan berbagai penipuan yang memanfaatkan institusi keuangan termasuk KUPVA BB. "Risiko-risiko ini perlu kita mitigasi bersama untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan baik bagi individual penyelenggara maupun industri secara keseluruhan. Hal ini merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kepada pihak konsumen selaku pengguna jasa keuangan," kata Butet.
Butet mengatakan, hadirnya digitalisasi dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk dapat mendorong peningkatan efisiensi, keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi baik bagi penyelenggara maupun konsumen.
Ia menilai, penguatan aspek perlindungan konsumen penting untuk memastikan peningkatan awareness sebagai langkah preventif sehingga masyarakat akan merasa lebih aman dan nyaman saat bertransaksi di layanan jasa sistem pembayaran, termasuk dengan KUPVA BB.
"APVA sebagai asosiasi dari penyelenggara KUPVA BB di Indonesia dapat menjadi wadah perpanjangan komunikasi antara industri dan regulator dalam hal ini Bank Indonesia," ujarnya.
Salah satu bentuk komitmen yang perlu diapresiasi adalah pelaksanaan Rakernas yang secara berkala telah dilakukan oleh BPP APVA Indonesia, dan tahun ini memilih Provinsi Bali sebagai tuan rumah pelaksanaan.
Butet mengharapkan kegiatan Rakernas BPP APVA Indonesia tahun 2024 menjadi langkah strategis untuk saling bertukar informasi, ilmu dan rencana untuk bisa membangun industri KUPVA BB yang lebih sehat dan berkualitas di era digital, sejalan dengan tema tahun ini yang mengedepankan kepatuhan pada ketentuan.
Ia mengatakan, Bank Indonesia terus mendukung upaya pengembangan industri KUPVA BB dengan membuka kesempatan seluas mungkin untuk berdiskusi dan berkolaborasi dengan APVA. "Besar harapan kami, sinergi dan kolaborasi dapat terus terjaga untuk memastikan industri KUPVA BB menjadi industri yang agile namun tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya. (ira)
Komentar