Jaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan, Ini Langkah Kebijakan OJK

Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 13 Mei 2024 (Foto: ist)

 

Redaksi9.com - Dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan meningkatkan peran  sektor jasa keuangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, OJK mengambil langkah  kebijakan sebagai berikut: 

A. Kebijakan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan 

Sehubungan dengan eskalasi tensi geopolitik global yang terjadi disertai  meningkatnya volatilitas di pasar uang, pasar modal dan pasar komoditas,  OJK telah melakukan uji ketahanan (stress test) terhadap industri jasa  keuangan untuk memastikan bahwa berbagai risiko pasar dari aspek suku  bunga dan nilai tukar dapat termitigasi dengan baik. 

Meskipun secara umum stabilitas industri jasa keuangan terjaga, OJK  senantiasa mencermati dinamika global dan potensi dampak rambatan  terhadap sektor jasa keuangan agar dapat mengambil langkah antisipatif.  Selain itu, OJK meminta industri jasa keuangan untuk selalu melakukan  pemantauan terkait hal tersebut terhadap kondisi lembaga jasa keuangan  dan melakukan langkah mitigasi yang diperlukan. Koordinasi dengan  Anggota KSSK juga terus ditingkatkan disertai komitmen untuk  mengeluarkan kebijakan yang dibutuhkan secara tepat guna dan tepat  waktu. 

OJK telah menerbitkan POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status  Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum dalam rangka  penguatan pengawasan dan penanganan permasalahan Perbankan. POJK  tersebut merupakan penyelarasan dan pengkinian ketentuan dengan  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan  Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) khususnya terkait dengan  pengkinian mekanisme dan koordinasi antar lembaga dalam penetapan Bank  Sistemik, penetapan status dan tindakan pengawasan Bank, rencana aksi  pemulihan, serta pendirian Bank Perantara dalam rangka resolusi bank oleh  Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).  

POJK ini juga mengatur mengenai koordinasi antar-lembaga, dan penguatan  kewenangan kelembagaan di sektor keuangan khususnya perbankan. 3. Sejalan dengan kebijakan sebelumnya di sektor perbankan, OJK telah  mengakhiri kebijakan stimulus Covid-19 sektor Lembaga Pembiayaan,  Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa  Keuangan Lainnya (PVML) terkait penilaian kualitas aset pembiayaan pada  tanggal 17 April 2024.  

Berakhirnya kebijakan stimulus tersebut telah konsisten sejalan dengan  pemulihan ekonomi yang terus berlanjut dan kecukupan pencadangan, serta  pencabutan status pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Indonesia.  Selanjutnya, OJK akan secara konsisten melakukan tindakan pengawasan  (supervisory action) untuk memastikan kesiapan masing-masing industri  PVML dalam melaksanakan proses mitigasi risiko dan memenuhi prinsip  kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. 

Kebijakan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (SJK) dan Infrastruktur Pasar 1. OJK menerbitkan POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian  Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (status dalam proses  pengundangan dan pembuatan salinan) yang merupakan penyempurnaan  atas POJK Nomor 21/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, dan  Pengambilalihan BPR dan BPRS, POJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang  BPR, dan POJK Nomor 26 tahun 2022 tentang BPRS.  

POJK ini merupakan tindak lanjut dan penyelarasan dari UU P2SK terutama  mengenai penyesuaian nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank  Perekonomian Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjadi Bank  Perekonomian Rakyat Syariah, pihak-pihak yang dapat mendirikan BPR dan  BPR Syariah, persyaratan mengenai BPR dan BPR Syariah yang dapat  melakukan penawaran umum, bentuk badan hukum BPR dan BPR Syariah, penggabungan lembaga keuangan mikro dengan BPR dan BPR Syariah, dan  konsolidasi industri BPR dan BPR Syariah melalui penggabungan atau  peleburan bagi BPR dan BPR Syariah dalam kepemilikan dan/atau  pengendalian pemegang saham pengendali yang sama (Single Presence  Policy). 

OJK menerbitkan POJK Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Transaksi  Efek oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh  Perusahaan Efek, sebagai penyempurnaan ketentuan sebelumnya yaitu  POJK Nomor 55/POJK.04/2020.  

Cakupan penyempurnaan ketentuan dilakukan utamanya pada aspek  governance dan prudential atas kegiatan pembiayaan transaksi Efek baik  margin atau shortsell kepada nasabah oleh Perusahaan Efek, sekaligus  memberikan ketentuan khusus pelaksanaan shortselling oleh Liquidity  Provider. Penyempurnaan dalam rangka penguatan governance dan  manajemen risiko pembiayaan transaksi Efek maupun transaksi Short Selling  dalam POJK Nomor 6 Tahun 2024 diharapkan dapat meningkatkan  likuiditas transaksi, memenuhi kebutuhan pelaku pasar modal, penguatan  governance dan manajemen risiko pembiayaan yang sejalan dengan  praktik internasional. 

 OJK menerbitkan POJK Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan  Saluran Pemasaran Produk Asuransi yang telah diundangkan pada tanggal  29 April 2024. POJK dimaksud menyeleraskan dengan ketentuan UU P2SK  dan penyesuaian terhadap pengaturan dalam POJK Nomor  23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk  Asuransi, khususnya mengenai ketentuan terkait penggunaan polis asuransi  secara elektronik atau digital dan tata kelola pengembangan produk  asuransi.  

Selain itu, penyempurnaan pengaturan dilakukan dalam rangka  penyederhanaan proses persetujuan produk asuransi dengan tetap  mengedepankan aspek prudensial dan perilaku pasar dalam rangka  peningkatan pelayanan kepada stakeholders.

Adapun substansi pengaturan  yang disempurnakan yaitu terkait jenis dan kriteria produk asuransi,  mekanisme persetujuan dan pelaporan produk asuransi, pemenuhan prinsip  syariah, tata kelola pengembangan dan penyelenggaraan produk asuransi  (yang meliputi pengembangan produk asuransi, komite pengembangan  produk asuransi, pemantauan kinerja produk asuransi dan mekanisme  penghentian produk asuransi). 

 Pada 24 April 2024, telah ditetapkan Task Force Penyusunan Data Polis  Asuransi, dimana tim ini terdiri dari OJK, Lembaga Penjamin Simpanan  (LPS), serta perwakilan asosiasi perusahaan asuransi. Pengembangan  database polis asuransi dilaksanakan secara komprehensif dengan  melibatkan industri asuransi serta beberapa stakeholders lainnya seperti LPS  dalam kaitannya dengan penjaminan polis dan Kementerian Kesehatan  dalam kaitannya dengan National Health Account.

Dalam rangka memperkuat kerangka pengaturan dan mengembangkan  industri PVML, OJK sedang memfinalisasi penyusunan ketentuan antara lain  terkait: 

a. Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan  Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (RPOJK  Lembaga Pembiayaan). RPOJK ini diantaranya memperkuat kerangka  pengaturan terutama untuk beberapa hal yang sebelumnya belum diatur,  yaitu mengenai alokasi biaya pengembangan SDM, pemanfaatan  teknologi di PP baik mencakup pembiayaan digital, sistem pengamanan  dan perlindungan data pribadi, serta tata kelola PMV dari sisi pengaturan  rangkap jabatan Direksi & Komisaris, peran asosiasi PPI. Selain itu, juga  diperjelas mengenai ketentuan unit usaha syariah.  

b. Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro (RPOJK LKM).  Pada RPOJK ini, akan diatur antara lain mengenai pengelompokan skala  usaha LKM menjadi skala usaha kecil, menengah, atau besar dengan  kriteria tertentu; Pengaturan tingkat kesehatan LKM dengan aspek  tertentu; Perluasan kepemilikan LKM oleh Pemerintah Daerah Provinsi;  Penggabungan LKM/LKMS dengan BPR/BPRS; dan Kewajiban LKM  untuk menyediakan biaya pelatihan dan Pendidikan. 

c. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK  LPBBTI/Fintech P2P Lending). Pada RPOJK ini akan diatur antara lain  mengenai tingkat kesehatan, penguatan manajemen risiko dan tata  kelola, ketentuan unit usaha syariah, serta penguatan ketentuan tentang  kewajiban credit scoring. 

OJK melakukan finalisasi atas RPOJK Satuan Tugas Penanganan Kegiatan  Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan. RPOJK ini akan menjadi dasar  penguatan pelaksanaan tugas dan kewenangan Satuan Tugas  Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang terdiri dari 16  kementerian/lembaga. Dengan adanya pengaturan ini, pencegahan dan  penanganan aktivitas keuangan ilegal ke depannya akan semakin optimal  dan efektif. 

Sejalan dengan perayaan hari Kartini, OJK menyelenggarakan kegiatan  literasi dan inklusi keuangan masyarakat khususnya kaum perempuan yang  bisa menunjang perekonomian keluarga sesuai dengan sasaran prioritas  dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025  dengan tema ‘Kegiatan Edukasi Keuangan bagi Perempuan di DKI Jakarta’  dengan berkolaborasi bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,  Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta. 

Dalam rangka meningkatkan literasi, inklusi keuangan dan pelindungan  konsumen melalui optimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan  Daerah (TPAKD), OJK dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia  Kemendagri) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). PKS ini memuat  beberapa hal antara lain pembentukan TPAKD untuk tingkat Provinsi  maupun kabupaten/kota; pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi terhadap  program TPAKD; dukungan terhadap kegiatan TPKAD di pusat dan daerah; serta pelaksanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi terkait program literasi  keuangan, inklusi keuangan, dan pelindungan konsumen di daerah.  (rdk)

TAGS :

Komentar