Gubernur Konter Siapkan Rapergub Perlindungan Hasil Karya Budaya Bali

Gubernur Bali Wayan Koster dan Sekda Dewa Indra

Redaksi9.com - Belum genap dua minggu setelah Raperda Desa Adat disetujui bersama Gubernur dengan DPRD Bali, Senin (15/4) bertempat di kantor Gubernur Bali, Renon, Gubernur I Wayan Koster segera mengeluarkan terobosan baru berupa kebijakan Rapergub tentang Pelindungan Hasil Karya Budaya Bali. 

Kebijakan ini merupakan implementasi dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Bali Era Baru, dalam bentuk payung hukum dan langkah antisipasi pembajakan atau klaim pihak tertentu atas Karya Budaya Bali yang adi luhung. 

Bali memiliki pengalaman pahit bahwa begitu banyak kasus pembajakan karya budaya tradisi di masa lalu. Seperti, kasus tari pendet yang sempat diklaim negara tetangga, desain kerajinan perak yang didaku milik pengusaha asing, maupun kasus peniruan atau pemalsuan desain wastra Bali. 

“Saya banyak mendengar dan mencermati betapa kekayaan intelektual komunal tradisional Bali, kekayaan intelektual industn', dan hak cipta yang mengandung nilai filosofis, kearifan lokal, dan keluhuran sering diklaim kepemilikannya untuk tujuan komersial dan /atau kepentingan lainnya," ujarnya.

Koster mengatakan prihatin atas kejadian itu, yang menunjukkan kurangnya peran Pemerintah Daerah untuk melindungi hasil karya budaya Bali. 

"Setelah saya terpilih sebagai Gubernur Bali, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri memberikan arahan agar membuatkan peraturan untuk memberikan pelindungan hukum secara konkrit guna menghentikan pembajakan tersebut,” imbuh Koster.

Hal-hal penting yang diatur dalam Rapergub ini, diantaranya, Pemerintah Provinsi Bali memastikan segera menginventarisasi dan memberi pengakuan resmi atas hasil karya budaya Bali yang bersifat kekayaan intelektual komunal, kekayaan intelektual industri, dan hak cipta untuk dilindungi secara hukum. 

Hasil karya budaya Bali yang diatur dalam Rapergub mencakup hasil karya individu, kelompok, lembaga, dan komunal. Dalam rangka memberi pelindungan, setiap karya budaya Bali yang tidak dan / atau belum diketahui 

penciptanya atau kepemilikannya dinyatakan menjadi milik pemerintah daerah. 

Perlindungan meliputi pendampingan, pembinaan dan pengawasan. 

Dalam pelaksanaan pengawasan, masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi melalui penyampaian laporan atau pengaduan sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab bersama terhadap pelindungan hasil karya budaya Bali. 

Gubernur memberikan perhatian khusus melalui fasilitasi terhadap kekayaan intelektual yang unik, sakral, luhur, penting, dan strategis bagi daerah Bali, yang dihasilkan oleh baik individu, kelompok atau lembaga. 

Adapun hasil karya budaya tradisi Bali meliputi; pengetahuan tradisional, ekspresi budaya u'adisional, sumber daya genetik dan potensi indikasi geogratis. 

Pada jenis pengetahuan tradisional mencakup antara lain, pengetahuan pertanian, pengetahuan ekologis, adat istiadat, ritus (magis), perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, pengobatan tradisional; dan/ atau, kemahiran membuat kerajinan tradisional, makanan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional. 

Sementara jenis ekspresi tradisional budaya mencakup antara lain, verbal tekstual, pratima/simbol sakral, aksara, sesaji, musik, gerak, theater, sastra, seni tari, seni rupa, upacara adat, arsitektur, kerajinan rakyat, lansekap, dan bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan. 

Sumber daya genetik dan indikasi geografls berkaitan dengan pelindungan varietas tanaman atau binatang endemik Bali, kerajinan tangan dan hasil industri kreatif Branding Bali. 

Semua kekayaan intelektual komunal, kekayaan intelektual industry, dan hak cipta akan diinventarisasi dan selanjutnya akan diajukan untuk dicatatkan dalam pusat data Kementerian Hukum dan HAM sebagai kekayaan intelektual. (ira). 

 

Komentar