Kunker Komisi III DPRD Bali ke Desa Les Tejakula: Perlu Perda Tata Kelola Sumber Daya Air

Kunker Komisi III DPRD Bali

Redaksi9.com - Komisi III DPRD Provinsi Bali melaksanakan kunjungan kerja  (kunker) ke Desa Les, Kecamatan tejakula Kabupaten Buleleng, Selasa (6/4). 

Kunjungan kerja ini menindaklanjuti aduan masyarakat terkait penyelesaian pembagian air bersih di Desa Les.  Rombongan dipimpin Ketua Komisi III DPRD Bali, AA Ngurah Adhi Ardhana ST dan anggota, langsung diterima Camat Tejakula, Perbekel dan  masyarakat  Desa Les.  Hadir juga Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Asisten I, Kadis PU dan Kabag Pem. Kabupaten Buleleng. 

 

AA Ngurah Adhi Ardhana mengatakan, melihat dari kajian lietrasi dan hasil diskusi dengan yang sudah pernah ke sana, memang permasalahan yang ada di Desa Les terkait masalah air bersih. 


“Kami berpandangan, dalam rekomendasi, berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2019, mengenai Sumber Daya Air, pengunaan air ini untuk kepentingan  hak dasar masyarakat seperti air minum, MCK. Kemudian, untuk air irigasi pertanian, kemudian baru untuk  usaha,” kata Adhi Ardhana. 


Ia mengatakan, Komisi III merekomendasikan beberapa hal, yakni Pertama, normalisasi dasar.  Kedua, wajib menjaga kebutuhan dasar dari masyarakat. 
Ketiga, mengenai air yang akan dimanfaatkan, bekerja sama  dengan Balai Prasarana untuk menyiapkan  pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (pamsimas) 


Sementara, di Buleleng sendiri dengan  kondisi dari Bulan Juli 2020 sudah memiliki beberapa pola yakni seperti bekerja sama dengan Bumdes dari daerah Hulu dengan Desa Les.  Namun, belum maksimal. 


“Saat kami datang ke sana,  melihat kondisi di lapangan, untungnya masih musim hujan sehingga masih ada air yang bisa dimanfaatkan.  Warga Les  berharap, kalau terjadi kekeringan bagaimana cara mengatasinya. Inilah yang kami carikan solusinya,” kata Adhi Ardhana. 


Ia mengatakan, sudah  meminta  DInas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai koordinator karena ada  kewajiban Pemerintah pusat di sana,  sehingga aliran air bisa terjadi dan air bisa dimanfaatkan masyarakat. 


Dari situasi ini, ia berpandangan, harus  membuat peraturan. Karena masalah ini terjadi di banyak tempat dengan  solusi bermacam pola. 


“Semestinya, UU Nomor  17 tahun 2019 diturunkan dalam perda. Sudah jelas kita mengatur pengelolaannya. Sesuai dengan visi dan Misi Gubernur Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang salah satunya,  Danur Kerthi. Dengan perda ini tentu melindungi sumber air bisa tercapai,” jelas politisi PDI Perjuangan ini. 


Ia menilai, Perda mengenai tata Kelola Sumber Daya Air ini yang akan menyelesaikan benang kusut salah pengertian  dan salah komunikasi  antar kelompok masyarakat. 


“Sesuai dengan UU No 17 tahun 2019. Salah satunya, dalam Pasal 13 menyebutkan, dalam mengatur dan mengelola sumber daya air Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi berdasarkan kebljakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya.

Menurutnya, dengan adanya Perda ini, akan memberikan solusi terbaik bagi semua pihak. (ira)

TAGS :

Komentar