Peluncuran Pergub 12/2021, Tentang Sistem Pelindungan Migran Indonesia Krama Bali

GUbernur Bali Wayan Koster meluncurkan Pergub Nomor 12 Tahun 2021

Redaksi9.com - Pekerja Migran Indonesia Krama Bali, dengan jumlah lebih dari 22.000 orang, telah berkontribusi besar dalam peningkatan Pembangunan Daerah. Namun, mereka belum terdata dengan baik serta belum mendapatkan perlakuan dan pelindungan yang memadai dari Pemerintah Provinsi.


Oleh karena itu Gubernur Bali, mengeluarkan kebijakan baru berupa Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Pelindungan PMI Krama Bali. Pergub ini diluncurkan, Rabu (31/3) di Pelabuhan Benoa Bali. 


Menurut Gubernur, Pergub ini bertujuan,  menjamin pelindungan PMI Krama Bali dan keluarganya sebelum, selama, dan setelah bekerja.
“Selain itu, untuk  meningkatkan Kompetensi Kerja dan  menertibkan Pendataan PMI Krama Bali. Ini juga untuk mengetahui keberadaan PMI Krama Bali; dan memudahkan akses komunikasi dan pelayanan antara PMI Krama Bali dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota,” ujarnya. 


Ia mengatakan, guna menyelenggarakan tata kelola Pelindungan PMI Krama Bali, Pemerintah Provinsi membangun Sisnaker (Sistem Informasi Ketenagakerjaan) untuk melakukan  pendataan PMI Krama Bali dan juga sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi yang dilakukan melalui laman https://sisnaker.baliprov.go.id . 


 Melalui Sisnaker ini PMI Krama Bali melaksanakan pendaftaran dengan mengunggah antara lain: KTP, Kartu Keluarga, Sertifikat Kompetensi Kerja/Sertifikat Ijasah Keterampilan/Ijasah Pendidikan Formal, Perjanjian Kerja/Perjanjian Kerja Laut; paspor; dan sebagainya. PMI Krama Bali yang sudah mendaftar akan diberikan Kartu Identitas PMI Krama Bali. 


“Dengan sistem ini, maka Pemerintah Provinsi Bali akan lebih mudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para PMI Krama Bali setiap saat melalui video conference atau secara virtual untuk menyapa dan mengetahui kondisi permasalahan yang dihadapi di Perusahaan/Negara manapun bekerja,” kata Gubernur Koster. 


Ia mengatakann pemerintah Provinsi Bali akan melakukan fasilitasi guna meningkatkan kualitas dan tambahan kompetensi  PMI Krama Bali, melalui koordinasi dan/atau penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan  kerja yang diselenggarakan  oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta swasta. 
“Dengan pendidikan dan pelatihan, PMI Krama Bali akan memiliki kompetensi yang bisa dipakai sebagai tambahan untuk bekerja sehingga dapat meningkatkan penghasilannya,” kata Gubernur Koster. 


Ia menyebutkan,  Pemerintah Provinsi akan melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Pihak Swasta untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja.  (ira) 
 

TAGS :

Komentar