Pemilihan "Bendesa Adat" Sebaiknya Berdasarkan Musyawarah

Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta.

Redaksi9.com - Pemilihan "Bendesa Adat" (ketua adat) di Bali sebaiknya dilakukan secara musyawarah dan mufakat, karena keberadaan pemimpin adat di Pulau Dewata berdasarkan konsep "segilik selulung sebayan taka" atau kebersamaan dan semangat persatuan.

"Saya menerima enam pengaduan dari masyarakat adat yang menjadi konflik dalam tata cara pemilihan 'Bendesa Adat' tersebut. Dan saat ini belum bisa tertangani secara hukum. Karena acuan penyelesaian secara hukum tidak ada dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah (Perda)," kata Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali Nyoman Parta di Denpasar, Minggu.

Parta mengatakan langkah yang dilakukan saat ini dalam menyikapi hasil rapat Pansus Revisi Perda Desa Adat yang diselenggarakan Sabtu (9/3). Dimana dalam tata cara pemilihan Bendasa Adat di Bali belum ada peraturan yang mengatur. Karena itu Parta minta dalam mengurangi terjadi konflik pemilihan Bendesa adat tersebut berpegang teguh yang berasaskan musyawarah dan mufakat.

"Saya meminta kepada masyarakat Bali dalam pemilihan 'Bendesa Adat' tersebut secara musyawarah. Sebab sejak dahulu pemilihan ketua adat tersebut berdasarkan 'Awig-Awig' (aturan tertulis di adat) dan 'perarem' (aturan kesepakatan bersama pada warga adat setempat)," ucapnya.

Parta leboh lanjut mengatakan pihaknya menyarankan dalam pemilihan bendesa adat tidak menggunakan sistem demokrasi barat, yakni sistem 'voting' atau menggunakan hak pilih dari warga desa adat dan warga yang telah memiliki hak suara, seperti pada aturan pemerintahan selama ini.

"Karena dalam tatanan adat di Bali telah memiliki konsep kearifan lokal, yakni 'segilik selulung sebayan taka' (persatuan dan kebersamaan). Dengan konsep ini artinya mengacu setiap permasalahan di desa adat diharapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Parta, pihaknya dalam menggodok revisi Perda Desa Adat di Bali, saat ini sedang melakukan sosialisasi dan masukan dari masyarakat. Sehingga perda tersebut ke depannya mampu memayungi warganya ke arah lebih baik.

"Revisi terkait Perda Desa Adat tersebut dalam upaya meningkatkan aturan-aturan yang selama ini dinilai belum maksimal. Sehingga ke depannya keberadaan desa adat akan lebih eksis di masyarakat. Saat ini desa adat sebanyak 1.493 tersebar di Pulau Dewata," ucapnya. (kis)

 

 

Komentar