Nyoman Parta : Nama LPD Tetap Dipertahankan

Gubernur Bali, DPRD Bali bersama pengurus LPD se-Bali

Redaksi9.com - Ketua Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali Nyoman Parta mengatakan akan mempertahankan nama "Lembaga Perkreditan Desa (LPD)". Walau sebelumnya ada wacana di masyarakat agar diganti dengan nama lain terkait kearifan lokal.  

"Nama lembaga keuangan desa adat (desa pakraman) tersebut tetap dipertahankan. Karena sebelumnya LPD tersebut sudah ada keputusan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2017," katanya di Denpasar, Jumat (15/2).

Parta lebih lanjut mengatakan dalam revisi Perda terkait LPD juga akan dipertegas mengenai subyek hukum sebagai lembaga desa. Dengan tujuan agar lembaga keuangan ini terfokus akan mengurusi harta kekayaan dan aset-aset desa adat setempat.

Di tanya mengenai pengawasan LPD, kata dia, selama ini sudah ada pengawasan oleh Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD)."LPD sudah mempunyai lembaga pengawasan yang fungsinya di antaranya membina dan memeriksa keuangan dari LPD tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Ketua BKS-LPD Bali Nyoman Cendikiawan mengatakan keberadaan LPD di seluruh Bali sudah ada aturannya. Temasuk juga dalam pengawasan mengenai keuangan di masing-masing LPD tersebut. "Keberadaan LPD di seluruh Bali sudah berjalan baik. Fungsi keuangan sudah sesuai dengan sasaran. Salah satunya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat," kata Cendikiawan. (kis)

 

Komentar