Sri Wigunawati: Penting Suara Perempuan di DPD RI

sri wigunawati

Perempuan itu tidak hanya penting di dunia politik. Namun, perempuan penting ada di semua bidang kehidupan. Persoalan perempuan yang bisa menyelesaikan adalah perempuan. Namun, ketika perempuan duduk di bidang politik ia  tidak hanya serius menangani  persoalan perempuan dan anak, tapi punya kemampuan ikut  di dalamnya menyelesaikan  persoalan berbangsa dan bernegara. Demikian menurut pemikiran  DAP Sri Wigunawati, yang siap berlaga memperebutkan kursi DPD-RI.

Menurutnya, perlu ada sentuhan perempuan dalam menyelesaikan persoalan berbangsa dan bernegara. Perempuan memegang peranan penting dalam ketahanan suatu keluarga dan bagaimana  menjamin kokohnya  suatu keluarga, karena keluarga merupakan fondasi yang utama  untuk membangun  negara. Hal ini harus  diawali dengan peningkatan kualitas dan  sumber daya  perempuan baik untuk mendapatkan  pendidikan, kesehatan, karena perempuan yang sehat  dan cerdas akan  menghasilkan generasi  yang yang sehat dan cerdas pula.  Karena itu, dalam pengamatannya, sangat penting  menempatkan perempuan di politik untuk mengimbangi  pembangunan SDM. Namun, ia juga tak menampik, perempuan yang nantinya duduk di DPR RI, DPD RI,  dan DPRD Kabupaten dan provinsi  haruslah perempuan  yang berkualitas. 

“Banyak persoalan yang harus mendapat perhatian, Bagaimana mereka  menyusun suatu anggaran berperspektif  perempuan. Sesuai fungsinya, mereka harus punya strategi untuk bisa menyusun anggaran dan membuat regulasi. Seperti contoh, membuat Perda kawasan yang ramah perempuan dan anak.  
Ia menilai, banyak persoalan Provinsi Bali memang harus mendapatkan perhatian. Para anggota DPD RI, harus memiliki kemampuan melakukan negoisasi dengan pusat, karena  DPD RI wakil atau utusan daerah mewakili daerah Bali yang bisa memberikan kontribusi  terhadap proses pembangunan baik itu infrastruktur maupun sufrastruktur pembangunan di Bali. Contoh, saat ini masih berlaku UU Pemerintah yang menggabungkan Provinsi Bali, NTT, dan NTB  jadi satu.

Padahal UU ini sudah lama. Bagaimana utusan daerah DPD RI mampu mendorong pemerintah pusat untuk  memisahkan ketiga pemerintahan,  sehingga Bali bisa mempunyai otonomi dalam  pemerintahan daerah Provinsi Bali, termasuk di dalamnya harus  mendapat perhatian serius, soal pembagian perimbangan keuangan daerah khususnya untuk provinsi Bali. Bali sangat potensi sekali mendapatkan bantuan pusat yang bisa digunakan membangun infrastruktur. Ini yang harus menjadi pemikiran  serius  para anggota DPD RI. Mereka juga harus mampu bekerja sama dengan DPR RI, DPRD kabupaten dan provinsi.

Ia menilai, jika tidak ada perempuan, banyak hal yang menjadi agenda akan terkesampingkan, karena perempuan tidak hanya bicara soal perempuan dan anak, tapi wakil dari masyarakat Bali.

Ia menilai, dengan adanya quota 30% keterwakilan perempuan di politik, sudah memberikan semangat. Namun, ia melihat, suatu kemunduran demokrasi, ketika tidak ada wakil perempuan di DPD RI. Begitu utusan daerah dihilangkan di tahun 2004 dan menjadi DPD RI, di situ ada semangat keterwakilan perempuan karena ada satu wakil perempuan yang duduk di sana. Kemunduran lagi  terjadi di tahun 2009-2014 karena tidak adanya wakil perempuan.

Menurutnya, untuk tahun 2019, ia sebagai perempuan harus berani mengambil  peluang ini. “Walaupun saya tahu banyak tokoh yang mendaftar, ketika perempuan ingin maju dan mengambil peluang harus diamini dan didukung oleh pemilih perempuan dengan memberikan hak suara dengan mendukung perempuan yang maju,” ujarnya.

Ia mengatakan, banyak hal yang bisa dilakukan di DPD RI. “Saya punya keinginan jika dipercaya duduk di DPD RI, ada beberapa agenda yang bisa disinkronkan, walaupun  saya tahu tidak bisa berjuang sendiri. Pembentukkan UU Provinsi Bali, persoalan perempuan yang memang harus menjadi  perhatian serius, seperti Bali menjadi tempat lalu lintas penjualan anak, maraknya kasus pedofil, Bali harus diciptakan menjadi daerah yang ramah terhadap perempuan dan anak,” ujarnya.

Ia sendiri sangat setuju, jika terpilih duduk di DPD-RI, harus membangun  komunikasi yang intensif dengan DPR RI dan pemerintahan pusat. Inilah tugas  DPD RI harus mempunyai kemampuan menjembati urusan Provinsi Bali dengan pusat sehingga Pusat tidak  memandang sebelah mata kepada Bali. Pusat selalu bilang Bali tidak ada persoalan,  padahal  Bali memiliki banyak persoalan, yang seharusnya mendapat penanganan yang  serius.  

Ia berharap, pemilih perempuan cukup cerdas  menggunakan hak pilihnya. Ketika dulu menggunakan jargon perjuangan, perempuan pilih perempuan, tidak berhasil, padahal pemilih  perempuan 52% lebih banyak pemilih laki-laki.

Ia menilai, ketika sudah terbangun sisterhood, perempuan punya rasa keharusan  bahwa perempuan  harus memiliki wakilnya, para perempuan harus menggunakan  hak pilih dengan cerdas dengan melihat  calon-calon  perempuan di DPD RI. Siapa yang harus pantas dipilih, dari segi kemampuan, tidak hanya dari tingkat pendidikan,  tapi dilihat juga jam terbang di organsiasi, kemampuan  melakukan bargaining. Sekali lagi ia tegaskan, untuk wakil DPD RI ini  adalah orang yang benar-benar  mempunyai kemampuan membangun jaringan ke semua  lini dan mampu bicara di tingkat nasional. 

Harapan untuk DPD RI sangat besar sekali  karena inilah yang bisa memperjuangkan persoalan Bali. Para pemilih harus memilih dengan baik. Jangan hanya mengandalkan segi pragmatis dan kepopuleran dari kandidat itu, tapi dilihat kualitas dan kemampuannya, untuk memperjuangkan persoalan di Bali. 

Ia berharap, jangan sampai ada penyesalan lima tahun ke depan dan menjadi boomerang bagi masyarakat pemilih. Perempuan yang nanti dipilih, juga jangan sampai mengecewakan masyarakat pemilih. “Kami tidak akan lagi memakai  jargon perempuan pilih perempuan. Namun, perempuan dipilih semua lintas baik oleh laki-laki dan perempuan. Perempuan juga menawarkan kualitas untuk layak dipilih. Jadi tidak sebatas perempuan pilih perempuan, namun, laki-laki juga pilih perempuan. (ris)

 

Komentar