Gubernur Koster Luncurkan QRIS BPD Bali untuk Dana Punia
- 14 Februari 2020
- 22:00 WITA
- Ekonomi Bisnis
- 2184
Redaksi9.com - Dalam rangka mempermudah transaksi pembayaran elektronik, Gubernur Bali Wayan Koster meluncurkan penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, khususnya mensosialisasikan penggunaan QRIS untuk dana punia dan pembayaran elektronik bagi UMKM, Jumat (14/2).
Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dengan tegas keberpihakannya kepada BPD, yang dengan simultan terus meningkatkan kapasitas layanan terhadap nasabah, salah satunya dengan mengaktifkan layanan untuk melakukan pembayaran yang menggunakan QR Code dari Mobile Banking.
"Saya sangat mengapresiasi langkah dan kinerja BPD Bali selaku salah satu perbankan yang bermitra dengan Pemerintah yang terus memberikan kemudahan bagi nasabah, dan melakukan inovasi baru dalam pengembangan perekonomian," ujarnya.
Ke depan, ia berharap akan semakin ditingkatkan sistem keberimbangan antara sistem perekonomian pemerintah dengan dukungan dunia perbankan yang dijalani oleh BPD Bali.
Gubernur Koster yang juga didampingi Wakil Gubernur Bali Tjok Ace, Sekda Bali Dewa Made Indra dan sejumlah Kepala OPD menginginkan agar pembangunan perekonomian bali ke depan lebih banyak mengoptimalkan pelaku perekonomian yang teribat di lapangan langsung dan berasal dari Bali.
Dengan tujuan mereka mampu memberikan kontribusi Bali agar semua yang digali di Bali mampu diputar dan diinvestasikan di Bali lagi.
"Saya tidak akan membiarkan Bali menjadi praktek ekonomi yang hanya meninggalkan sampah di daerah ini, namun ekonomi Bali harus tumbuh secara adil dan merata dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat bali secara luas," ujarnya.
Untuk memajukan Bali dengan penyeimbangan destinasi baru khususnya pembenahan infrastruktur, maka Gubernur Wayan Koster selalu mencari celah agar peserta lelang dan tender yang terlibat di Bali khususnya berkaitanan dengan Pemerintah Daerah (institusi vertikal yang bekerjasama dengan Pemerintah), wajib memiliki rekening BPD, disamping BPD juga harus memiliki sistem protect yang kuat, imbuh Gubernur Wayan Koster di sela-sela sambutannya.
Sementara, Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma mengatakan BPD Bali adalah bank kedua di seluruh Bank Pembangunan Daerah yang diijinkan untuk melakukan QRIS dalam rangka peningkatan tata kelola pengelolaan keuangan negara, termasuk peningkatanan kapasitas UMKM yang ada di Bali.
Selain berlaku untuk transaksi penerimaan keuangan negara, QRIS juga berlaku untuk penerima dana punia di pura, yang sudah dibukakan sebanyak 349 pura, termasuk Pura Mandara Giri Semeru Agung, Lumajang.
Untuk saat ini punia di sejumlah Pura di Bali (Pura Penataran Agung Besakih, Pura Melanting, Pura Batur, Pura Luhur Uluwatu, Pura Agung Jagatnatha, Pura Candi Narmada) bisa dilakukan dengan QRIS dan tidak hanya dengan uang tunai saja.
"Dengan menggunakan barcode maka transaksi keuangan akan lebih cepat dan trasparan. Transaksi ini mempermudah dan bisa di akses oleh tata kelola pemerintahan sampai dengan desa adat dan masyarakat adat dalam rangka mendukung program Nangun Sat Kerthi Loka Bali," katanya. (ira).
Komentar